Ahmed Mansoor, pembela hak asasi manusia paling terkenal di Uni Emirat Arab (UEA), telah dipenjara secara sewenang-wenang, dalam isolasi, sejak pasukan keamanan menggerebek rumahnya tepat menjelang tengah malam pada 20 Maret 2017. Media lokal melaporkan dia ditangkap dan dihukum karena menerbitkan "berita palsu" di media sosial untuk "merusak reputasi negara."
Pekan ini, pemerintah sejumlah negara bertemu di Bonn untuk mempersiapkan Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim ke-28, COP28, yang akan diselenggarakan pada November oleh Uni Emirat Arab. Nasib Mansoor dan banyak aktivis hak asasi manusia lainnya yang ditahan secara sewenang-wenang seharusnya membuat cemask pemerintah negara-negara ini. Serangan berkelanjutan terhadap kebebasan berekspresi dan berserikat mengirimkan pesan mengerikan kepada masyarakat sipil dan masyarakat adat yang bekerja untuk meraih hasil ambisius di COP28.
Pemerintah sejumlah negara yang hadir di Bonn seharusnya mengambil setiap kesempatan, dalam komentar terbuka dan pertemuan pribadi, untuk menekan otoritas Emirat, yang juga memegang kepresidenan COP28, untuk mengakhiri penganiayaan terhadap para pembela hak asasi manusia dan pengkritik damai, kemudian membebaskan mereka. Mereka harus mulai dengan Ahmed Mansoor, yang, karena advokasi hak asasi manusianya, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, di mana pihak berwenang telah menolak memberikan perawatan medis penting dan jarang mengizinkan pria tersebut untuk berhubungan dengan pihak keluarganya.
Kecuali jika PBB dan pemerintah lain menuntut agar UEA melonggarkan cengkeramannya pada ruang sipil dan menegakkan hak-hak sipil, ada risiko nyata bahwa banyak peserta di COP28 akan tetap diam karena takut akan adanya pembalasan. Hal ini dapat berdampak buruk pada keberhasilan pertemuan itu dan tujuan yang dinyatakan untuk memberikan solusi bagi krisis iklim yang semakin mendesak, termasuk referensi untuk menghapus semua bahan bakar fosil dalam dokumen hasil COP28.
Namun otoritas UEA tampaknya menggandakan upaya untuk membungkam para pengkritik. Departemen Kehakiman Abu Dhabi baru-baru ini memperingatkan bahwa "merusak reputasi negara dan lembaga-lembaganya" dalam bentuk berita, data, atau gambar visual dapat dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan denda 500.000 Dirham. "Setiap orang harus memperhatikan sebelum berbicara tentang pengalaman mereka atau menerbitkan gambar ... agar tidak membahayakan diri mereka sendiri."
Seharusnya sekutu Abu Dhabi di Amerika Utara dan Eropa secara terbuka menentang promosi diri UEA sebagai negara yang toleran dan menghormati hak asasi manusia, dan mendesak negara itu untuk mengubah kepalsuain tersebut menjadi kenyataan. Keberhasilan COP28 dalam mewujudkan aksi iklim yang ambisius, serta kehidupan Ahmed Mansoor dan para pembela hak asasi manusia lainnya yang dipenjara secara tidak adil, bergantung padanya.
